Diskusi Strategi Pengadaan Tanah Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung, Lampung Selatan MKO Lampung Selatan - Diskusi strategi pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung, Lampung Selatan, digelar dengan menghadirkan empat pihak kunci yang akan mengawal kawasan ini dari tahap awal hingga operasional. Diskusi ini menjadi penting karena pengadaan tanah adalah fondasi pertama. Tanpa lahan yang clear and clean investasi akan terhambat. Peserta Diskusi • PT Panca Properti Nusantara (P2N): Tim pelaksana pekerjaan pengadaan tanah • PT Leantis Energi: Pengelola Kawasan Industri Energi Terpadu . BUMD Lampung Selatan Maju: Pendukung dan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah • KADIN Lampung Selatan: Pendukung dan jembatan bagi investor. Penyampaian Direktur BUMD Lampung Selatan Maju bahwa BUMD sangat mendukung adanya rencana kawasan industri untuk pemerataan ekonomi masyarakat. Dukungan tersebut ditegaskan bukan hanya sebagai dukungan administratif, tetapi sebagai komitmen u...

Proyek Paving Blok Sebagian Amblas Dan Minim Pengawasan.Pihak Pelaksana CV Jaya Taruna Gemilang Belum Memberikan Tanggapan MKO Pandeglang Banten - Terkait dugaan Proyek Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa pemasangan paving blok di Desa Sumurlaban Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang Banten, masih menjadi sorotan. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Jaya Taruna Gemilang diduga digarap secara asal-asalan, minim pengawasan teknis, serta rendahnya upah pekerja. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian paving blok yang baru saja dipasang sudah mengalami amblas di sejumlah titik. Kondisi itu disinyalir terjadi akibat tidak adanya pemadatan tanah terlebih dahulu, serta pelaksanaan teknis yang tidak sesuai dengan standar konstruksi yang berlaku. Selain masalah kualitas fisik bangunan, proyek ini juga diwarnai persoalan kesejahteraan buruh. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa upah borongan pemasangan paving blok yang diterima pekerja sangat minim, yakni hanya berkisar...

Presiden Prabowo Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran MKO Jakarta,Kamis 12 November 2026, Dengan berat hati, Presiden Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Wapres Gibran. Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wapres Gibran kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. “Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden dalam keterangan persnya. Presiden menjelaskan, setelah menyampaikan surat tersebut, Wapres Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indones...

Gibran: Jejak dan Optimisme Kepemimpinan Muda MKO Jakarta - Yakub F. Ismail- Dalam perjalanan demokrasi, tidak semua keputusan politik harus dilihat sebagai kemunduran, terlepas keputusan tersebut tidak selaras dengan apa yang diharapkan beberapa pihak.  Sebab, terkadang sebuah langkah mundur justru menjadi bentuk kedewasaan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.  Situasi ini serupa dengan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang jika dilihat dari pertimbangan rasional dan konstitusional, tidak serta-merta menjadi catatan buruk dalam sejarah politik nasional.  Sebaliknya, keputusan tersebut dapat menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir dari estafet kepemimpinan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.  Gibran telah menghadirkan warna baru dalam perjalanan politik Indonesia. Kehadirannya membuktikan bahwa anak muda memi...

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan MKO Jakarta - Saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 pada Kamis (12/11/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, merekomendasikan dua hal yang dinilai bisa meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Pertama, penyelenggaraan Rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di masing-masing desa. Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor tersebut. “Poin satu Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua untuk jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor mohon kalau bisa dimasukkan dalam agenda Rak...

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare MKO Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menertibkan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare. Langkah penertiban dikelompokkan ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan hasil evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Penanganannya bervariasi, ada pencabutan sebagian Hak Guna Usaha (HGU), hingga pencabutan seluruh HGU bagi perusahaan yang masuk dalam kluster pertama.  "Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya," ungkap Menteri Nu...

Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98% MKO Jakarta - Realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98%. Saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B 87% dalam Lahan Baku Sawah (LBS), di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Rabu (11/11/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan angka tersebut sudah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah. “Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita _protect_ sawah barunya,” ujar Menteri Nusron.  Angka tersebut bisa te...

Angkut 1.854 Liter Bio Solar Subsidi, Seorang Sopir Diringkus Polda Banten MKO Serang – Ditreskrimsus Polda Banten berhasil meringkus pelaku berinisial JH yang berperan sebagai sopir kendaraan pengangkut BBM bersubsidi jenis Bio Solar di Jalan Serang-Cilegon, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, pada Senin (09/11). Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan awal, BBM jenis Bio Solar tersebut diduga diperoleh dengan cara mengambil dari tangki kendaraan truk yang terparkir di lahan kosong di Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. "Pelaku mengambil BBM dari tangki truk menggunakan jeriken berkapasitas 35 liter. Selanjutnya, BBM dipindahkan menggunakan mesin pompa ke dalam dua buah kempu yang berada di kendaraan Suzuki Carry. Berdasarkan hasil tera oleh Tim Metrologi Kota Serang, jumlah BBM bersubsidi jenis Bio Solar yang berhasil diamankan mencapai kurang lebih ...