Sekretaris Ditjen Badilum Tegaskan Prioritas Dukungan Sarpras & Layanan Peradilan

Sekretaris Ditjen Badilum Tegaskan Prioritas Dukungan Sarpras & Layanan Peradilan

MKO, Tim DANDAPALA - Dandapala Contributor
Senin, 05 Okt 2026 Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Sekretaris Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI, Kurnia Ary Soelaksono, memberikan arahan terkait pengelolaan anggaran dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam kegiatan Pembinaan dan Rapat Koordinasi bersama satuan kerja peradilan tingkat banding dan tingkat pertama secara daring pada Senin (5/10/2026).

Dalam pemaparannya mengenai Struktur Kegiatan Postur Anggaran DIPA 03 (Satker PT dan PN), Kurnia Ary menjelaskan pemanfaatan alokasi dana PNBP yang difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur teknis dan sarana prasarana persidangan.

"Tahun ini, penerimaan dari PNBP  dialokasikan untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara di tingkat banding," jelas Sekretaris Ditjen Badilum.

Ia menambahkan bahwa alokasi PNBP juga diprioritaskan untuk pengadaan serta pengoptimalan perangkat pengolah data guna mendukung operasional dan kelancaran proses persidangan.

“Anggaran ini akan terus disalurkan dan dioptimalkan kepada satuan kerja di daerah yang membutuhkan pembenahan sarana pendukung persidangan,” tegasnya.

Optimalisasi Postur Anggaran DIPA 03

Selain optimalisasi dana PNBP, Sekretaris Ditjen Badilum memaparkan pembagian postur anggaran DIPA 03 yang terbagi ke dalam kategori Prioritas Nasional (Pronas) dan Non-Prioritas Nasional:

Prioritas Nasional (Pronas): Program dalam kategori ini mendapat perhatian utama dari negara agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal demi menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpencil. Program utama Pronas mencakup:  Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sementara Non-Prioritas Nasional: Meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan aparatur, penyelesaian perkara pidana khusus (Tipikor, PHI di bawah Rp150 juta, dan Perikanan), perjalanan dinas teknis, serta penanganan perkara yang diselesaikan di tingkat banding dan tingkat pertama.

Baca Juga: Eksistensi Hak Prioritas Tanah HGB yang Telah Habis Jangka Waktunya

Melalui pemetaan anggaran ini, Ditjen Badilum berharap seluruh pimpinan dan pengelola anggaran di satuan kerja daerah dapat mengeksekusi DIPA 03 secara akuntabel, efisien, serta tepat sasaran guna menunjang kelancaran penegakan hukum dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Halaman

MKO Serang Banten - Polda Banten Gelar Operasi Zebra Maung 2026, Kapolda Tekankan Penindakan Humanis dan Keselamatan Pengguna Jalan

MKO Lebak Banten - POLRES LEBAK GELAR JUMAT KELILING, PERERAT SILATURAHMI DAN PERKUAT KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT

MKO Pandeglang Banten - Proyek Revitalisasi SDN Mekarsari 2 Bersistem Terima Kunci

MKO Serang Banten - Revitalisasi SDN 4 Ciruas, Wali Murid Berterimakasih Kepada Pemerintah

MKO Sumur Pandeglang Banten - KEPENTINGAN TAMBANG PEKAT, RAKYAT UJUNG KULON TOLAK TRANSLOKASI BADAK JAWA KE ALAS PURWO