MKO Sulteng - Tim Penyidik JAM PIDSUS Tetapkan Tersangka Korporasi BSJ dan Geledah Sejumlah Lokasi di SultraTerkait Perkara Tambang Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Tetapkan Tersangka Korporasi BSJ dan Geledah Sejumlah Lokasi di SultraTerkait Perkara Tambang Nikel
Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung berdasarkan pengumpulan alat bukti yang cukup serta berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose) telah menetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi pada Jumat, 6 November 2026.
Penetapan tersebut dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 s.d. 2025.
Dalam penyidikan perkara yang sama, pada Senin, 9 November 2026, Tim Penyidik dengan pendampingan Tim Forensik Digitalmenggeledah dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari enamkantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Sdr. AK di Sulawesi Tenggara.
1. Kantor PT ANI di Kota Kendari.
2. Kantor PT ANI di lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara.
3. Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
4. Kantor PT AMI di Kota Kendari.
5. Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah.
6. Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dari penggeledahan tersebut, Tim Penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Tim Penyidik akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ. Pemeriksaan forensik digital akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian.
Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025tanggal 29 September 2025 jo. Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026tanggal 5 November 2026. Penetapan PT BSJ sebagai tersangka didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026tanggal 6 November 2026.
Sebelum menetapkan tersangka, Tim Penyidik memperoleh keterangan dari 36 saksi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Penyitaan dalam rangkaian penyidikan tersebut telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
Tim Penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014. Dalam pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
PT BSJ diduga tetap menambang nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Tim Penyidik mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan. PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
Selain itu, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan. Tim Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Tim Penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan surat tugas ahli telah diterbitkan.
Pasal yang disangkakan:
BSJ merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Sangkaan terhadap PT Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
Kesatu Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Subsidair: Pasal 3 jo.Pasal 18 jo.Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 618 jo.Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP. Atau KeduaPasal 5 ayat (1) jo.Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. AtauKetigaPasal 606 ayat (1) jo.Pasal 49 KUHP.
Jakarta, 10 November 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
